Mengkritik Kartu Prakerja, Tapi Diam-Diam Ikut Mendaftar

Mengkritik Kartu Prakerja, Tapi Diam-Diam Ikut Mendaftar

Kang Belva atau sosok yang sedang viral bernama lengkap Adamas Belva Syah Devara mengumumkan pengunduran dirinya sebagai staf khusus Presiden Joko Widodo. Kang Belva mengundurkan diri secara resmi per 15 April 2020, bisa kalian cek sendiri di akun instagram pribadinya. Alasannya biar nggak terjadi konflik kepentingan dan Pak De Joko beserta para Menteri dapat konsentrasi mengurusi hal lain terutama penanganan Covid-19 dan Mudik atau Pulang Kampung yang lagi-lagi sedang viral juga. Hahaha

Kita tahu kalau Kang Belva itu CEO Ruangguru, Start Up yang pemenang tender jasa pelatihan Kartu Prakerja (Sampai sore ini infonya masih begitu). Kritikan kepada Kang Belva muncul karena perusahaan yang ia pegang menang tender program pemerintah. Banyak yang menduga bahwa Kang Belva menggunakan posisinya sebagai staf khusus agar Ruangguru menang tender.

Terlepas dari benar tidaknya tuduhan tersebut, Kang Belva mengambil langkah secara laki’ untuk mundur dari jabatannya sebagai Stafsus. Selain dapat mengakhiri polemik yang ada, langkah tersebut memang sewajarnya diambil. Biar bisa jadi contoh untuk pejabat publik yang lain.

Bicara Kang Belva tentu tak luput dengan pelatihan Kartu Prakerja. Saya pribadi tidak paham betul bagaimana mekanisme pelatihan Kartu Prakerja di laksanakan. Namun jagad media dan masyarakat banyak menyorot perihal materi / silabus yang aslinya dapat kita unduh secara gratis lewat Youtube maupun artikel yang tersebar di internet.

Mengapa materi pada pelatihan Kartu Prakerja menjadi pergunjingan? Karena pelatihan tersebut menghabiskan dana yang tidak sedikit, bahkan beberapa sumber menyebutkan menelan biaya sampai puluhan Milliar. Ya, dana sebesar itu digelontorkan di tengah Pandemi Covid-19 yang tidak tahu kapan berakhir.

Oke tarif nafas sejenak. Seruput kopi dulu. Hehe

Lanjut.

Program pelatihan Kartu Prakerja di ikuti oleh jutaan masyarakat Indonesia, dari peserta yang mendaftar akan di saring kembali untuk mengikuti pelatihan secara resmi. Sampai tahap ini, para pendaftar harus berkompetisi dengan peserta yang lain.

Para peserta yang lolos administratif akan mendapatkan pelatihan berdasar silabus yang pemerintah/vendor buat. Mereka akan melalui pemaparan materi demi materi, Pre dan Post Test serta praktek. jika mereka lulus maka berhak mendapatkan sertifikat.

Selama program pelatihan Kartu Prakerja, Pemerintah wajib menyediakan sarana dan prasana untuk menunjang program tersebut. Dana dari mana? Ya dari puluhan Milliar rupiah itu dong. Jika kita amati secara mendalam, program ini sangatlah bagus jika pelaksanaannya tepat sasaran. Ingat, tepat sasaran lho ya.

Pembahasan ini aslinya sangat dalam, saya hanya ingin membahas di permukaannya saja. Yakni dalam konteks SILABUS PELATIHAN KARTU PRAKERJA YANG KATANYA BISA KITA DAPATKAN DI YOUTUBE.

Saya menilai tujuan utama pemerintah membuat program pelatihan kartu prakerja agar sumberdaya manusia yang terserap ke dunia kerja sudah memiliki soft skill dan hard skill yang mumpuni, meski itu dirasa tidak mungkin, minimal peserta yang lulus sudah memiliki basic pada bidangnya.

Sebelum mengkritik program ini, ijinkan saya bercerita pengalaman kawan saya bernama Amin.

***

Kawan saya ini sudah bekerja 8 tahun menjadi seorang Barista. Ia sudah mahir membuat berbagai minuman, mengetahui pelbagai jenis kopi, mahir mengoperasikan alat manual brew sampai mengoperasikan mesin perlbagai merk. Pada tahun 2011 ia memutuskan ingin merantau ke Italia, menjadi Barista pada sebuah hotel bintang 5 di Kota Turin. Semua persyaratan adminisratif ia penuhi dengan sukses termasuk mahir dalam berbahsa inggris, satu hal yang menjadi masalah buat dia. Kawan saya tidak memiliki Sertifikat keahlian atau sertifikat profesi yang menyatakan bahwa ia benar-benar telah menguasai dan paham profesi Barista itu sendiri.

Jadi, pada tahap ini skill dan pengalaman kerjanya selama 8 tahun di pelbagai Hotel dan Café tidak berhasil untuk meloloskannya kerja di Italia. Akhirnya ia mencari Lembagai Pelatihan Kerja (LPK) untuk membeli sertifikat. Ia merogoh uang 3 Juta hanya untuk sebuah kertas 3 lembar. Naas sertifikat yang ia peroleh belum berhasil meloloskannya, alasannya karena Lembaga yang mengeluarkan sertifikat tidak kredibel.

Delapan bulan selepas kejadian tersebut, Badan Ekonomi Kreatif (BeKraf) mengadakan sertifikasi profesi untuk Barista secara gratis. Namanya juga gratisan, selain pesertanya yang dibatasi mereka harus melalui ujian demi ujian untuk dapat lolos menjadi peserta resmi. Perjuangan pantang menyerahnya itu berbuah hasil selepas enam hari lamanya mengikuti pelatihan. Seritifikat yang ia peroleh itu ia gunakan untuk merantau ke negeri Pizaa tersebut. Ingat, sertifikat tersebut juga ada masa aktifnya lho ya.

***

Oke, cerita tentang kawan saya selesai.

Kembali ke permasalahan yang saya bahas perihal SILABUS PELATIHAN KARTU PRAKERJA YANG KATANYA BISA KITA DAPATKAN DI YOUTUBE. Apakah berlatih lewat youtube yang kita jadikan sebagai acuan dapat menjamin seseorang dapat mendapatkan esensi materi serta praktek dalam profesi yang kontennya menyerupai Silabus yang dibuat Pemerintah pada pelatihan Kartu Prakerja? Tentu sangat mungkin.

Yang jadi masalah adalah jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia dan jumlah pendaftar itu sendiri. Saya tidak memiliki data resmi berapa banyak perusahaan yang masih menggunakan sertifikat keahlian/profesi sebagai dasar perusahaan menerima calon karyawan. Namun praktek semacam itu masih banyak kita temui. Hal ini diperparah dengan syarat minimal Pendidikan yang banyak mengganjal para pelamar terserap dalam dunia kerja.

Mungkin solusinya para peserta ini harus berwirausaha dengan bekal pelatihan yang mereka terima. Mustahil jika jutaan peserta itu harus terserap ke lapangan pekerjaan, harusnya merekalah yang menjadi cikal bakal dalam membuka lapangan pekerjaan. Terlalu utopis ya? Hehe

Pemerintah perlu memiliki juru bicara yang lihai dalam menyampaikan pelatihan kartu pra kerja, sebagus-bagusnya program jika tidak transparan dan pelaksanaanya tidak bagus akan membuang waktu dan biaya.

Herannya Pemerintah kita terlampau sering membuat sulit di pahami, wajar jika setiap kebijakan yang keluar selalu memunculkan keganjilan di tengah rakyatnya. Untung saja rakyat Indonesia sudah kebal di kibuli sama pemerintahnya sendiri.

Ali Ahsan Al Haris

Malang, 23 April 2020